Edukasi

Transaksi Keuangan Mencurigakan: Definisi dan Implikasinya

Okky Aprilia

Kata Pembuka

Halo selamat datang di “rsubidadari.co.id”. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam salah satu definisi transaksi keuangan mencurigakan (TKM) menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2023 tentang Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU-PT). Memahami definisi TKM sangat krusial bagi institusi keuangan dan pihak-pihak terkait dalam mencegah dan menangkal aktivitas keuangan ilegal.

Pendahuluan

TKM merujuk pada transaksi keuangan yang muncul dari atau berhubungan dengan hasil tindak pidana, pendanaan terorisme, atau kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang.

PP Tppu No. 1 Tahun 2023 merevisi definisi TKM yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme (PT). Revisi ini memperluas cakupan definisi TKM, sehingga institusi keuangan dapat lebih efektif mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan.

Definisi TKM dalam PP Tppu No. 1 Tahun 2023 terdiri dari beberapa kriteria. Salah satu definisi TKM yang penting untuk dipahami adalah sebagai berikut:

Transaksi keuangan yang melibatkan jumlah nominal besar yang dilakukan dengan cara tunai atau dipecah-pecah menjadi beberapa transaksi dengan jumlah kecil secara berurutan atau berkesinambungan, dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).

Untuk lebih jelasnya, mari kita uraikan kelebihan dan kekurangan definisi TKM tersebut.

Kelebihan Definisi TKM

Transaksi Tunai Skala Besar

Kelebihan definisi TKM tersebut adalah menargetkan transaksi tunai dalam jumlah besar. Transaksi tunai sulit dilacak dan sering digunakan untuk menyembunyikan aktivitas ilegal. Definisi ini memungkinkan institusi keuangan untuk fokus pada transaksi tunai yang berpotensi mencurigakan.

Transaksi Pecah Nominal

Definisi TKM juga mempertimbangkan transaksi yang dipecah menjadi jumlah kecil secara berurutan atau berkesinambungan. Teknik ini dikenal sebagai “smurfing” dan biasanya digunakan untuk menghindari pelaporan transaksi keuangan. Definisi ini membantu mengidentifikasi transaksi yang dicurigai sebagai upaya menghindari pelaporan.

Baca Juga :  Puisi yang Menawan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Penghindaran Pelaporan

Definisi TKM secara khusus menyebutkan transaksi yang bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi keuangan. Hal ini menegaskan kewajiban institusi keuangan untuk melaporkan semua transaksi yang memenuhi kriteria TKM, meskipun pihak yang terlibat berusaha menghindari pelaporan.

Kekurangan Definisi TKM

Kurangnya Batasan Nominal

Kekurangan definisi TKM adalah tidak adanya batasan nominal yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi institusi keuangan dalam mengidentifikasi transaksi yang memenuhi definisi TKM.

Transaksi Berkelanjutan

Definisi TKM mensyaratkan transaksi dilakukan secara berurutan atau berkesinambungan. Namun, tidak jelas seberapa sering transaksi harus dilakukan untuk dianggap berkelanjutan. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di antara institusi keuangan.

Potensi Laporan Berlebihan

Definisi TKM yang luas dapat menyebabkan institusi keuangan melaporkan transaksi yang sebenarnya sah sebagai transaksi mencurigakan. Hal ini dapat membebani penegak hukum dengan laporan yang tidak perlu dan membuang-buang sumber daya.

Tabel: Informasi Lengkap tentang Definisi TKM

Definisi TKM Kriteria
Transaksi keuangan yang melibatkan jumlah nominal besar Jumlah nominal besar dilakukan secara tunai atau dipecah menjadi beberapa transaksi dengan jumlah kecil secara berurutan atau berkesinambungan
Tujuan transaksi Untuk menghindari pelaporan transaksi keuangan

FAQ

  1. Apa itu transaksi keuangan mencurigakan?
  2. Apa saja definisi TKM menurut PP Tppu No. 1 Tahun 2023?
  3. Jelaskan kelebihan definisi TKM yang disebutkan dalam artikel.
  4. Apa saja kekurangan definisi TKM yang dibahas dalam artikel?
  5. Apakah ada batasan nominal yang jelas dalam definisi TKM?
  6. Bagaimana menghindari laporan transaksi keuangan secara berlebihan?
  7. Apa yang dimaksud dengan “smurfing” dalam dunia transaksi keuangan?
  8. Apa saja implikasi dari pelanggaran ketentuan TKM?
  9. Bagaimana institusi keuangan dapat berperan dalam mencegah TKM?
  10. Apa saja tantangan dalam mengidentifikasi dan melaporkan TKM?
  11. Bagaimana definisi TKM baru dapat meningkatkan upaya pencegahan TKM?
  12. Apakah ada sanksi bagi pihak yang terlibat dalam TKM?
  13. Apa langkah-langkah yang harus diambil jika mencurigai adanya TKM?
Baca Juga :  Sejarah Menurut KBBI: Pemahaman Komprehensif untuk Pembaca

Kesimpulan

Definisi TKM dalam PP Tppu No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan TKM.

Definisi yang mencakup transaksi tunai dalam jumlah besar, transaksi pecah nominal, dan upaya penghindaran pelaporan akan membantu institusi keuangan mengidentifikasi aktivitas keuangan yang berpotensi mencurigakan.

Namun, definisi ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya batasan nominal dan kemungkinan laporan berlebihan. Penting bagi institusi keuangan untuk menerapkan definisi TKM dengan bijak dan seimbang untuk memaksimalkan efektivitas pencegahan TKM.

Call to Action

Dengan memahami definisi TKM, institusi keuangan dan pihak terkait dapat berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan aktivitas keuangan mencurigakan. Identifikasi dan pelaporan TKM sangat penting untuk melindungi sistem keuangan dari kejahatan finansial dan pendanaan terorisme. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan lingkungan keuangan yang aman dan bebas dari TKM.

Kata Penutup

Artikel ini telah membahas secara mendalam salah satu definisi TKM menurut PP Tppu No. 1 Tahun 2023. Pemahaman tentang definisi TKM sangat penting bagi institusi keuangan dan pihak terkait dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pencegahan TKM. Dengan bekerja sama dan menerapkan definisi TKM dengan bijak, kita dapat berkontribusi pada upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan finansial dan pendanaan terorisme.

Baca Juga